Malaysia,– Pertanian Malaysia di masa depan dapat dilengkapi dengan sensor, drone, dan robot yang dikendalikan dari jarak jauh untuk memantau, menyiram, dan menyuburkan tanaman seiring negara tersebut berupaya meningkatkan ketahanan pangan, menurut Menteri Sains, Teknologi, dan Inovasi Chang Lih Kang.

Negara ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam negeri dengan menggunakan teknologi seperti Internet of Things (IoT) dan pertanian presisi, untuk mengurangi ketergantungan pada impor.

“Pertanian dapat menggunakan IoT untuk mengontrol segalanya mulai dari pH tanah hingga suhu dan kelembapan. Mereka bahkan bisa melakukan farming jarak jauh. Katakanlah Anda di rumah, Anda dapat melihat semua pembacaan di ponsel Anda, sehingga Anda dapat mengontrolnya,” kata Chang kepada The Straits Times.

“Semuanya sangat tepat; tidak ada pemborosan.”

Perangkat IoT juga dapat digunakan untuk pengendalian iklim rumah kaca, pemantauan tanaman, pemupukan presisi, dan tugas lainnya.

Robot dan drone dapat memberikan metode yang lebih cerdas dan berkelanjutan untuk mengotomatisasi aktivitas pertanian dan meningkatkan hasil panen dan ternak sekaligus mengurangi penggunaan air, energi, dan tenaga kerja.

Dalam upaya untuk meniru keberhasilan peternakan akuaponik bebas pestisida milik swasta yang membudidayakan ikan nila dan menanam selada serta bayam organik di Perak dengan menggunakan IoT, pemerintah melaksanakan tiga proyek percontohan serupa di negara bagian Perak dan Johor.

Harapannya adalah penggunaan IoT di bidang pertanian – dimana perangkat yang terhubung ke internet memantau dan menjalankan tugas di pertanian – akan semakin meluas dan membantu memecahkan masalah ketahanan pangan.

“Saya pikir itulah jalan ke depan, terutama ketika kita berbicara tentang ketahanan pangan. Ketika Anda mengatakan ketahanan pangan, yang dimaksud bukan hanya pasokan pangan, namun pada saat yang sama juga kualitas pangan; apakah aman untuk dimakan atau tidak,” tambah Mr Chang.

Teknologi lain yang sedang diuji mencakup cara mempersingkat masa panen, serta meningkatkan hasil dan ketahanan terhadap hama.

Namun, salah satu kendalanya adalah tingginya biaya awal.

Untuk lahan pertanian seluas sekitar 930 meter persegi, sistem IoT diperkirakan menelan biaya sekitar RM50,000 (S$15,000), tidak termasuk kebutuhan lain seperti benih dan rumah kaca, yang semuanya dapat membuat petani mengeluarkan biaya sekitar RM500,000.

Seperti banyak negara lain, Malaysia sangat bergantung pada impor produk pangan penting, meski memiliki lahan dan sumber daya yang melimpah.

Beberapa permasalahan yang dihadapi sektor pertanian antara lain kekurangan tenaga kerja, rendahnya tingkat otomatisasi dan adopsi teknologi, serta tingginya ketergantungan terhadap tenaga kerja asing.

Pada tahun 2022, Malaysia mengalami kekurangan unggas menyusul kenaikan harga pakan ternak secara global akibat perang Ukraina, yang menyebabkan larangan ekspor ke Singapura.

Ketahanan pangan kini menjadi prioritas pemerintahan baru.

Selama dua hingga tujuh tahun ke depan, Malaysia berharap dapat meningkatkan produksi ikan dari budidaya perikanan dari 26 persen total produksi ikan menjadi 60 persen.

Pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan rasio swasembada daging sapi menjadi 50 persen pada tahun 2025. Impor daging sapi Malaysia saat ini mencapai 82 persen dari permintaan.

Melengkapi upaya-upaya ini, Cetak Biru Industri Jagung Gandum Nasional bertujuan untuk meningkatkan produksi jagung untuk pakan ternak hingga 600.000 ton dalam 10 tahun ke depan, untuk mengurangi ketergantungan pada impor hingga 30 persen.

Malaysia saat ini mengimpor hampir 100 persen gandum jagungnya, atau sekitar dua juta ton per tahun, dari negara-negara seperti Argentina, Brasil, dan Amerika Serikat.

Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan Mohamad Sabu mengatakan kepada ST bahwa pemerintah telah mengidentifikasi lahan seluas 400 hektar untuk tujuan ini, dan akan mendorong lebih banyak pemuda untuk menjadi petani atau lulusan pertanian cerdas, serta penelitian dan pengembangan.

Kementerian Pertanian dan Industri Pangan telah berganti nama menjadi Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk menunjukkan betapa seriusnya pemerintah terhadap ketahanan pangan, katanya.

“Pemerintahan baru berkomitmen untuk menjamin aksesibilitas pangan yang cukup dengan harga yang wajar bagi masyarakat pada saat negara sedang menghadapi inflasi pangan,” kata Datuk Seri Mohamad.

Rencana Aksi Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional 2021-2025 dan Kebijakan Nasional Agropangan 2021-2030 dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan produksi pangan dengan penerapan teknologi modern dan skala ekonomi. Pemerintah juga berupaya memperkuat rantai nilai pangan dan mendorong praktik pertanian berkelanjutan.

“Prioritas utama kami tetap meningkatkan produksi pangan lokal dan rasio swasembada produk pangan utama (beras, sayuran, buah-buahan, ayam, daging sapi, telur, susu dan ikan), dan pada saat yang sama, kami juga berupaya untuk meningkatkan mendiversifikasi sumber impor pangan untuk memenuhi permintaan dalam negeri,” tambah Mr Mohamad.

Referensi

• https://asianews.network/tag/malaysia/
• https://tracextech.com/